Tiga Orang Tersangka TPPO di Amankan Polres Indramayu

Tiga Orang Tersangka TPPO di Amankan Polres Indramayu

INDRAMAYU, MITRAPOLISI.COM — Satgas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Polres Indramayu menjadi mimpi buruk bagi para perekrut calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKW ilegal.

Pasalnya, sejak dibentuk pada 5 Juni 2023, sebanyak 3 orang tersangka langsung berhasil dibekuk polisi.

Terdiri dari satu orang perempuan berinisial DS (29) dan dua orang lagi, laki-laki berinisial ES (46) serta T (46).

Kapolres Indramayu, AKBP M. Fahri Siregar mengatakan, mereka diketahui melakukan pengiriman TKW ilegal ke negara Uni Emirat Arab (UEA).

Korbannya diketahui adalah Daenah (32) warga Desa Pranggong, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu.

Mirisnya, akibat perbuatan pelaku, korban diketahui juga mendapat perlakuan kasar dari majikannya saat bekerja.

“Ada satu orang korban yang saat ini tengah kita tangani,” ujar dia kepada awak media, Kamis (08/06/2023).

AKBP M. Fahri Siregar mengatakan, kasus TPPO sekarang ini mendapat perhatian penuh dari Kapolri.

Jajaran Polres Indramayu pun berkomitmen akan membongkar kasus-kasus TPPO yang marak terjadi.

Di sisi lain, dijelaskan Kapolres, para pelaku yang saat ini sudah berhasil diamankan memiliki perannya masing-masing.

DS berperan sebagai petugas lapangan yang mencari korban, T sebagai sponsor, dan ES sebagai koordinator perekrutan TKW Ilegal wilayah Indramayu.

Untuk mengelabui korbannya, para pelaku diketahui memberikan uang fee sebesar Rp 3 juta kepada korban agar mau diberangkatkan ke Uni Emirat Arab (UEA).

Uang tersebut diberikan pelaku kepada korban secara bertahap.

Korban juga dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) dan akan diberi gaji sebesar Rp 5 juta per bulan.

“Sekitar akhir bulan Januari korban diberangkatkan menuju Uni Emirat Arab (UEA),” ujar dia.

Namun setelah bekerja, korban rupanya tidak kunjung digaji. Baru pada bulan ketiga korban akhirnya mendapatkan gaji.

Gajinya yang diberikan pun hanya sebesar 1.200 dirham atau sekitar Rp 4,5 s/d 5 juta, tidak sesuai dengan perjanjian.

“Kasus ini akan terus kami dalami lebih lanjut,” ujar dia.

(Tio)