MITRAPOLISI.COM, PANDEGLANG — Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi atau SMKK, adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka, penerapan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan pada setiap Pekerjaan Konstruksi.“
Ini bertujuan agar tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya, dan agar seluruh peralatan, aset dan sumber produksi dapat dipergunakan secara aman dan efisien serta terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja,” ujar sumber yang tak mau namanya ditulis.
“Selain itu, penyelenggaraan Jasa Konstruksi berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, mengamanatkan agar penyelenggaraan jasa konstruksi harus sejalan dengan nilai-nilai K3,”
selain k3 terlihat bangunan tersebut dipemasangan pondasi diduga tidak digali dan baja ringan yang digunakan diduga tidak sesuai spek juga konsultan pengawas dan Pelaksana jarang dilokasi Diduga kurangnya pengawasan kami minta kepada dinas-dinas terkait agar segera turun kelapangan untuk melihat langsung pembangunan tersebut,
Kami juga berharap agar pembangunan tersebut dikerjakan sesuai Rab dan mengedepankan mutu dan kualitas,”ujarnya.
Hasil pantauan media, Sabtu (14/10/2023) fakta dilokasi bahwa terlihat para pekerja tidak dilengkapi APD yaitu Helm, sepatu boot, rompi, sarung tangan dan masker. Dan bahkan bukan hanya itu, diduga Baja ringan yang digunakan tidak sesuai spek juga Pondasi yang sudah dikerjakan diduga terkesan asal jadi.
Proyek yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun 2023 yang dilaksanakan oleh CV. Maharani Putri , dengan nilai kontrak Rp199.316.000, dengan masa pengerjaan dari 90 hari kalender diduga tidak mentaati spesifikasi teknis yang telah ada.
Berdasarkan spesifikasi, bahwa pihak kontraktor harus melaksanakan dan memberlakukan standar nasional keselamatan kerja ( K3 ) di lingkungan proyek, dan melakukan evaluasi dari waktu ke waktu, apabila terjadi kecelakaan dalam lingkungan kerja. Karena dalam dokumen kontrak, SMKK tersebut ikut dalam pembiayaan.
Dan dipasal berikutnya juga dibunyikan, Kontraktor harus menyediakan keperluan pelayanan pertolongan pertama yang cukup di lokasi proyek. Kontraktor diharapkan bekerjasama dengan Rumah Sakit terdekat dan dengan dokter setempat sehingga para pegawai/pekerja yang sakit atau mengalami kecelakaan dapat segera menerima pengobatan yang baik pada setiap saat baik siang maupun malam.
Dan seterusnya, Kontraktor harus mempersiapkan peralatan untuk pertolongan pertama, berupa peralatan P3K, Alat Pemadam Kebakaran, dan Alat Pelindung Diri (APD) berupa Helm, Sepatu Lapangan, Rompi, Safety Belt dan lain-lain untuk menjamin keamanan para pekerja di lapangan dan Pemberi Tugas.
Hal tersebut diperkuat salah satu pekerja yang enggan disebutkan namanya, bahwa kita tidak diberikan APD tersebut pak, mulai pekerjaan sudah berjalan 15 hari. Oleh pelaksana dan kalau konsultan pengawas dari semenjak kami kerja disini baru dua kali melihatnya.
“Kami bekerja harian Rp 120.000 pak, kecil sebenernya berhubung butuh pekerjaan jadi kami jalani dulu. Dan kami hanya melanjutkan pekerjaan ini bekas orang lain lihat seperti ini pekerjaan membuat pusing ungkapnya.
Namun beda halnya yang di sampikan Apuk yang mengaku pihak CV Maharani Putri mengatakan bahwa terkait dengan Alat pelindung diri (APD) atau Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) itu tidak ada di Rab nya juga, kalau untuk baja ringan mereknya sesuai spek, pungkasnya.
Sementara Ade Yang mengaku sebagai konsultan pengawas CV Altama saat dimintai keterangan melalui pesan WhatsApp mengatakan bahwa Spesifikasi 0,75 itu cuma beda merekA dapun penerapan SMK3 Juga terkait hal2 yang lainya sudah dilayangkan teguran oleh kami. Baik secara Lisan dan tulisan yang ditembus kan ke pejabat terkait, Pungkasnya.
Menanggapi Adanya Dugaan Proyek Pembangunan RKB SDN 1 Panacaran Nono Suparno Selaku Kasi Sapras dinas pendidikan kabupaten Pandeglang Saat dimintai keterangan melalui pesan WhatsApp mengatakan bahwa wa Alaikum salam trimakasih atas segala informasi yang di berikan ke kami, semua kami inventarisir dan selalu kami mengingatkan consultan pengawas di lapangan agar lebih inten lagi melihat penyedia dan pekerja kurang disiplin barangkali.
Sementara itu H. Haerul belum terkonfirmasi sampai ditayangnya Pemberitaan.
(Somantri)
