Sumenep||mitrapolisi – Polemik proyek desa di Kabupaten Sumenep terus bergulir panas. Kepala Desa (Kades) Palo’loan, Kecamatan Gapura, kini menjadi sorotan tajam publik setelah dugaan korupsi proyek pengaspalan dan P3TGAI (Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi) mencuat ke permukaan.
Alih-alih memberikan klarifikasi, sang Kades justru diduga menghindar dan menutup akses komunikasi, termasuk memblokir nomor wartawan yang berupaya meminta konfirmasi atas temuan lapangan.
Langkah bungkam itu dinilai sebagai bentuk penghalangan terhadap hak publik atas informasi, sekaligus mempertegas dugaan adanya praktik tidak transparan dalam pengelolaan dana proyek desa yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat.
Setelah pemberitaan dugaan penyimpangan proyek irigasi Desa Palo’loan viral di berbagai media dan media sosial, warga justru semakin sulit memperoleh informasi. Papan proyek tak ditemukan, dan musyawarah desa soal program itu juga tak pernah terdengar.
Sejumlah warga mengaku kecewa dengan sikap pemerintah desa yang seolah-olah ingin menutupi penggunaan dana publik.
“Uang negara itu uang rakyat. Mestinya dibuka, bukan malah sembunyi-sembunyi. Ini sudah tidak sehat,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Pantauan lapangan menunjukkan kualitas fisik proyek P3TGAI di Palo’loan jauh dari standar teknis. Material batu yang digunakan tampak kasar dan ringan, sementara perekat semen terlihat tipis dan mudah terkelupas. Kondisi itu memunculkan kekhawatiran proyek tidak akan bertahan lama dan hanya menjadi simbol proyek asal jadi.
Sikap Kades Palo’loan yang memilih memblokir kontak wartawan menuai kritik keras dari aktivis dan pegiat antikorupsi di Sumenep. Mereka menilai tindakan itu bukan hanya bentuk arogansi, tetapi juga indikasi ketakutan akan terbongkarnya penyimpangan.
“Blokir wartawan itu tindakan pengecut. Pemerintah desa seharusnya transparan, bukan malah menutup diri. Kalau merasa benar, kenapa takut bicara?” tegas M. Faisal, pemerhati kebijakan publik asal Sumenep, Kamis (23/10/2025).
Ia juga meminta agar Inspektorat, Kejaksaan Negeri Sumenep, dan BPKP Jawa Timur segera turun tangan memeriksa proyek tersebut. “Kalau benar ada pengurangan volume, itu jelas perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara,” imbuhnya.
Gelombang desakan agar aparat penegak hukum menelusuri proyek di Palo’loan kian menguat. Warga meminta agar audit segera dilakukan secara terbuka agar tidak ada lagi kepala desa yang seenaknya mengelola dana publik tanpa kontrol.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Palo’loan belum bisa dihubungi. Nomor ponsel yang sebelumnya aktif kini tidak dapat diakses, dan pihak desa pun belum memberikan keterangan resmi. (Amn)
