Porum Asfirasi Masyarakat Desa Pangkalan (FAM) Dan LSM Geger Banten Kabupaten Pandeglang Geruduk Kantor Desa Pangkalan

Porum Asfirasi Masyarakat Desa Pangkalan (FAM) Dan LSM Geger Banten Kabupaten Pandeglang Geruduk Kantor Desa Pangkalan

Pandeglang Mitrapolisi.Com Warga Desa Pangkalan yang tergabung dalam Forum Aspirasi Masyarakat FAM geruduk kantor Badan Permusyawaratan Desa BPD Desa Pangkalan dan Kantor Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang, Banten. Senin 28 Agustus 2023

Ketua Forum Aspirasi Masyarakat FAM Iis Sabiis mengatakan, pihaknya mendatangi Kantor Badan Permusyawaratan Desa BPD untuk Unjuk Rasa melibatkan warga Desa Pangkalan serta Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Geger Banten.

Adapun tuntutanya dalam aksi unjuk rasa Damai tersebut dalam penyampaian Pendapat dimuka umum ini menyampaikan hal – hal sebagai berikut, Meminta intansi terkait untuk memberhentikan Ketua Badan Permusyawaratan Desa BPD Desa Pangkalan dan untuk mengusut tuntas tentang anggaran Insentif, memohon kepada pihak-pihak terkait

Perangkat Desa agar mengadakan perubahan tata kelola Administrasi Desa Pangkalan menuju lebih baik.

Koordinator aksi unjuk rasa dari Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Geger Banten Haji Halim, dalam orasinya mengatakan.

” kepada pihak-pihak yang melakukan kewajiban selaku warga Negara, menyampaikan informasi tentang penyelenggara negara, dengan cara menyampaikan pendapat di muka umum. Itu adalah bentuk upaya untuk membela pemerintah, dengan tujuan agar jalanya roda kepemerintahan yang lebih baik, apalagi sampai paling terdepan dengan gelar, profesi dan jabatannya.

semoga pembelaan tersebut menjadi nilai sejarah bagi daerah kami atas ketidak sesuaianya pejabat birokrasi yang dipertontonkan di sebagian masyarakat kecamatan sobang.

kami hanya masyarakat biasa, yang tidak cukup untuk memahami atas kekurangan kami dengan latar belakang SDM dan pendidikan. Tapi kami secara sukarela menyampaikan, dengan segala bentuk harapan-harapan, setidaknya hal ini didengar oleh manusia jika masih terus dipertontonkan kami hanya bisa berupaya, setidaknya langit pun akan mendengar dengan harapan terdengar oleh malaikat, semoga malaikat mengetuk pintu hati para pejabat agar sadar dan teringat pada sumpah jabatanya. Dengan harapan kami selaku masyarakat memiliki pejabat yang beramanah serta bertanggung jawab sesuai tupoksinya atas dasar sumpah jabatanya. Dan semoga kami memiliki daerah yang lebih maju serta lebih sejahtera,” Urainya

Masih dikatakan Halim bahwa anggaran Penghasilan tetap atau Siltap itu perlu dipertanyakan yang bersumber dari Dana Desa.

” Terkait perangkat Desa Pangkalan yang perlu pembenahan atau perbaikan, kadus tiga Rustayim mengundurkan diri selama tiga tahun belum ada pergantian yang di angkat sesuai pentujuk permendagri dan perbub serta kadus satu Solikin mengundurkan diri sudah bertahun-tahun yang sekarang di duduki oleh ustad gojali. Artinya belum ada pergantian yang di angkat sesuai petunjuk permendagri dan perbub. Dan kaur kesra yang dulu di duduki oleh Heti sampai saat ini belum ada pergantian yang di angkat sesuai petunjuk permendagri dan petunjuk perbub, sehubunga itu berkaitan dengan Dana Desa, maka yang perlu di pertanyakan kemanakan anggaran penghasilan tetap atau siltaf yang bersumber dari Dana Desa,” Katanya

Ditempat yang sama disela-sela Aksi unjuk rasa Forum Aspirasi Masyarakat, Kepala Desa Pangkalan Mulyadi, Mengatakan

” ya menurut saya aspirasi itu bagus dalam artian masyarakat memberikan aspirasi, dan yang saya dengar tuntutanya ada dua yang pertama ketua BPD harus mengundurkan diri, dan dari lembaga geger banten berharap untuk struktur Desa Pangkalan harus segera dibenahi, lalu untuk anggaran Dana Desa di tahun 2023 disana dikatakan bahwa Desa Pangkalan menganggarkan anggaran untuk rehabilitasi pasar desa, nah itu sebetulnya bukan rehabilitasi, kita menganggarkan bahasa siskudes tapi kita menganggarkan Bantuan Propinsi Banprop itu sejumlah 40 juta yang tadinya untuk pengalokasian lahan parkir desa tanahnyapun milik desa akan tetapi ketika mau di ajukan itu tidak diperbolehkan kecuali dari Dana Desa itu boleh. Kalau ini

Sementara itu Juhanas Waluyo S.STP MSi selaku Camat saat dimintai keterangan mengatakan bahwa kalau penggantian BPD harus ada paripurna BPDnya yang ditanda tangani seluruh anggota BPD, dan usulan tersebut disampaikan oleh kepala Desa juga meminta rekomendasi Camat, untuk dilakukan penggantian.

“Saya sebagai Camat, menindaklanjuti maksimal 7 (tujuh hari) setelah menerima usulan tersebut, baru disampaikan ke Bupati melalui DPMPD nah ini mekanisme yang mereka tidak ketahui, mungkin kurang informasi yang sampai ke mereka, jadi tidak serta-merta diganti harus ada alur-alur sesuai dengan ketentuan yang ada, dan itu bukan pak camat yang mengeluarkan pergantiannya itu harus Bupati karena SK nya juga dari Bupati, jangan sampai salah paham, pungkasnya

Juhanas juga menambahkan bahwa terkait dengan perangkat desa ini, supaya tidak melebar kemana-mana, saya sudah konfirmasi kepada kepala Desa bahwasanya kekosongan jabatan yang dirangkap oleh aparat Desa yang lain itu tidak, honornya jadi jangan sampai, asumsi berkembang di luar katanya honornya dobel dan sebagainya gak, saya tanyakan kepada kepala Desa itu tidak, diambil dan memang yang namanya untuk seleksi harus dianggarkan dulu, dan insya Allah tahun ini, akan dibentuk Pansel untuk seleksi meskipun tidak ada anggaran juga mulai persatu Januari tahun 2024 insya Allah sudah ada orang-orangnya untuk mengisi kekosongan jabatan itu,

“Sebetulnya begini konsep kekosongan jabatan itu selama masih bisa dijabat atau dirangkap oleh pejabat yang lain kalau tidak menggangu jalannya roda pemerintahan, tidak masalah, sebetulnya, apa lagi itu, honornya tidak diambil, atau tidak dianggarkan dalam APBDES,

Kalau Berita informasi harus dicek dulu lah, kebenaran informasi itu seperti apa, jangan menimbulkan pitnah juga gitu katanya uangnya di ambil honornya padahal kan tidak di anggarkan ternyata, asumsi itu memang opini berita yang berkembang, tapi paktanya A ternyata D saya sudah tanya, ke kepala Desa ini, pak lurah ini honor pejabat yang kosong gimana, jawabannya pak lurah gak diambil bahwakan tidak dianggarkan di APBDes seperti itu, jadi kedepannya kita sama-sama memberikan informasi yang baik dan benar kemasyarakat tidak menimbulkan kebohongan publik pungkasnya

(Somantri/ Subuh )