PLTU Banten 2 Labuan Merespon Keluhan MDTA Mathla’ul Anwar Bojong Kondang

PLTU Banten 2 Labuan Merespon Keluhan MDTA Mathla’ul Anwar Bojong Kondang

Pandeglang Mitrapolisi.ComPLTU Banten 2 Labuan menanggapi informasi yang di sampaikan oleh Mitrapolisi.com,saat awak media menyampaikan keluhan dan Aspirasi terkait Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) di Bojong Kondang,Desa Sukadame,Kecamatan Pagelaran,Pandeglang-Banten.Rabu, (23/5/2023)

Dikabarkan sebelum nya di media Mitrapolisi.com, soal kondisi miris Sekolah MDTA tersebut,yang menurut informasi awal di sampaikan terkait kebutuhan Mobiler (Sarana pendukung belajar) nya yang butuh perhatian oleh semua pihak.

“Waalikum salam kang,silahkan disampaikan Proposal permohonan nya kepada PLTU,mudah-mudahan PLTU bisa untuk ikut berpartisipasi membantu nya” ucap Sandy, selaku HUMAS PLTU Banten 2 Labuan.

Selanjut nya,ia menambahkan jika pihak Madrasah membutuhkan Paving Block,silahkan juga untuk menyampaikan proposal pengajuan nya.

“Silahkan juga di sampaikan permohonan untuk paving block nya jika dibutuhkan, namun harap bersabar,karena mengingat antrian permohonan yang sama juga banyak yang masuk.Tapi yah kalau sudah masuk surat mah,masuk lah dalam daftar antrian” tutup nya.Sementara itu,anggota DPRD Kabupaten Pandeglang,komisi 3 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS),Dede Sumantri memberikan tanggapan nya.

“MDTA adalah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, adalah lembaga pendidikan. Diniyah adalah salah satu pendididikan diluar sekolah yang di dirikan oleh masyarakat. Sebagai perhatian pemerintah, DPRD membentuk sebuah perda wajib Diniyah. Yang mana pemerintah mengharapkan masyarakat agar mau menyekolah kan anak nya di luar jam pendidikan untuk mempelajari pendidikan dasar keagamaan” beber nya.

“Dalam perda tersebut, MDTA ini dalam pembiayaan nya tanggung jawab Pemerintah dan masyarkat. Dalam hal ini, Pemerintah baru bisa memberikan dana BOP tiap tahun nya melalui sekolah sekolah Diniyah yang ada di kabupaten Pandeglang menurut jumlah siswa MDTA tersebut” imbuh nya.

Selanjut nya,anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Komisi 3 mengakhiri statemen nya via Chat Whats app, dengan menambahkan saran nya.

“Memang kami mengakui bahwa jumlah bantuan dana BOP tersebut belum mencukupi dengan kebutuhan dari sekolah tersebut. Jadi solusi nya adalah; perlunya kebersamaan dari pihak Pemerintah. Baik pemerintah desa, kabupaten, maupun pihak swasta untuk bersama sama mengembangkan pendidikan tersebut.

Rata-rata memang MDTA itu adalah yayasan ataupun pendidikan ormas, di perlukan sebuah kolaborasi untuk mengembangkan pendidikan ini.kami pun akan mendorong agar pemerintah kabupaten melalui dinas pendidikan untuk sama sama memikirkan solusi untuk pengembangan MDTA ini” tandas nya.

 

(Heru. S)