Lima Fraksi DPRD Indramayu Soroti Pemerintah Mengenai Semerawutnya Tata Kelola Pupuk

Lima Fraksi DPRD Indramayu Soroti Pemerintah Mengenai Semerawutnya Tata Kelola Pupuk

Mitrapolisi.com, Indramayu — Lima fraksi DPRD Indramayu kecuali PDIP yang melakukan reses menerima keluhan dari para petani soal kelangkaan pupuk. Ini menjadi ironi karena Indramayu disebut sebagai daerah agraris.

Keluhan para petani saat reses itu kemudian dilaporkan pada masa persidangan II tahun 2023. Pada laporan hasil reses kali ini fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Indramayu semuanya terdapat singgungan tentang pupuk kecuali fraksi PDIP.

Menurut fraksi Partai Golkar, kelangkaan dan semerawutnya pengaturan pupuk bersubsidi masih menjadi polemik dan keresahan petani, sebagai contoh keterlambatan distribusi pupuk saat dibutuhkan petani.

“Lambatnya legalisasi eksekutif dalam mengeksekusi rencana kebutuhan pupuk petani paradoks dengan impian petani untuk mendapatkan pupuk yang sesuai dengan waktu kebutuhan tanaman,” kata anggota fraksi Partai Golkar Eka Trilinda Ningrum pada rapat paripurna, (15/06/2023)

Dari Fraksi PKB menilai pengalokasian pupuk bersubsidi masih banyak ditemukan permasalahan atau kekurangan yang terjadi di lapangan.

Adapun permasalahannya antara lain keterlambatan ketersediaan pupuk bersubsidi di kios, tidak sesuainya jumlah pupuk yang diterima dengan yang diajukan dan lain sebagainya.

“Sehingga kami memandang perlu dibuatnya sistim yang baik oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk memantau dan mengawasi pengalokasian pupuk bersubsidi,” kata anggota fraksi PKB, Kiki Arindi

Selain itu tegas Kiki Arindi perlu upaya untuk meningkatkan transparansi, mengurangi penyelewengan dan meningkatkan distribusi yang merata,” pungkasnya (yot)