PANDEGLANG-MITRAPOLISI.COM Iik Rohikmat ketua Komunitas Pemerhati Pemilu independen (KPPI) Kabupaten Pandeglang mengaku, hasil investigasi pihaknya di lapangan mendapatkan temuan pada pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang di laksanakan mulai 25 Januari 2024 di wilayah Kabupaten Pandeglang.
Temuan tersebut menurut dia terkait soal ATK yang harus bawa sendiri oleh anggota KPPS ketika bimtek. Uang transport yang belum di terima setelah pelantikan dan bimtek. Tidak di berikan makan ketika pelantikan KPPS.
“Berdasarkan hasil temuan kami per hari ini tgl 28 januari 2024 ada sekitar 5 orang anggota KPPS berbeda kecamatan yang mengeluhkan terkait pelantikan dan bimtek,” kata Iik, Sabtu (28/1/2024).
Untuk itu, dia mendesak komisioner KPU kabupaten Pandeglang agar terbuka ke publik soal anggaran pelantikan dan bimtek Kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) yang belum di bayar.
“Kami minta Komisi pemilihan umum kabupaten pandeglang bisa pastikan, jangan sampai persoalan pengurangan angaran ini terjadi seperti di kabupaten lain yang hari ini jdi polemik,” tuturnya.
Dengan adanya persoalan tersebut, kata dia, tidak menutup kemungkinan di tiap kecamatan juga mendapatkan persoalan yang sama.
“Kami juga terus melakukan investigasi ke lapangan, sebab kami menduka semua KPPS di tiap kecamatan mendapatkan persoalan yang sama,” ujarnya.
Sementara itu ketua KPU Kabupaten Pandeglang Nunung Nurazizah belum memberikan komentar, karena ketika di hubungi melalui telpon selulernya beberapa kali tidak diangkat, padahal dalam keadaan aktif.
Reporter : Ujang.P/ CaCu
Editor : Heru.S
