Sumenep||mitrapolisi – Sejumlah warga menyoroti langkah Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Sumenep yang dinilai terlalu fokus pada penyelenggaraan event besar tanpa memperhatikan dampak sosial serta dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaannya, Jumat (24/10/2025).
Festival Seni Tari dan Musik Tradisional yang digelar dalam rangka launching 110 Calendar of Event 2026 kembali memantik kecurigaan publik. Warga menduga, event-event besar yang digelar Disbudporapar hanya dijadikan proyek keuntungan kelompok tertentu, bukan murni untuk peningkatan ekonomi masyarakat sebagaimana narasi promosi pemerintah.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa:
”Setiap event selalu ada isu pungli. Mulai dari kewajiban sewa lapak, iuran tidak resmi, hingga dugaan pengondisian vendor. Disbudporapar seperti tidak pernah belajar dari kegaduhan sebelumnya,” ujarnya.
Warga juga mempertanyakan, mengapa Disbudporapar terus memaksakan event meskipun pelaksanaan sebelumnya menuai protes karena dianggap mengganggu ketertiban umum, termasuk tidak menghormati waktu ibadah.
Lebih lanjut, warga menilai Kepala Disbudporapar Sumenep, Mohammad Iksan, tidak transparan dan terkesan menghindar saat dimintai penjelasan. Hingga berita ini diterbitkan, Mohammad Iksan memilih bungkam dan tidak memberikan keterangan resmi meskipun telah dihubungi melalui berbagai jalur.
”Kalau memang bersih dan tidak ada pungli, harusnya Kadis berani bicara terbuka. Kenapa malah diam? Publik justru semakin curiga,” tambah warga lainnya.
Event ini diklaim gratis oleh panitia, namun fakta di lapangan menunjukkan adanya berbagai pungutan yang dibebankan kepada pelaku UMKM dan peserta pentas.
Dengan mencuatnya dugaan pungli dan pengelolaan event yang dinilai tidak pro masyarakat, publik mendesak Bupati Sumenep untuk turun tangan dan mengevaluasi kinerja Kadisbudporapar.
”Ini bukan sekadar soal hiburan. Ini soal integritas pejabat publik dan arah kebijakan sektor pariwisata yang seharusnya mensejahterakan, bukan membebani,” tegas seorang tokoh masyarakat setempat. (Amn)
