Pasaman Barat|| Mitrapolisi.com, – 7 Oktober 2025 — Gerakan Muda Pasbar (GEMPAR) mendesak Pemerintah Daerah Pasaman Barat untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Selain itu, GEMPAR juga meminta percepatan perbaikan sejumlah ruas jalan yang dinilai rusak parah dan membahayakan keselamatan warga.
Dalam pernyataan yang disampaikan kepada media, GEMPAR menilai kontribusi sosial perusahaan masih belum optimal dan cenderung tidak transparan. “Banyak perusahaan besar yang beroperasi di Pasaman Barat, namun pelaksanaan TJSL mereka belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Kami mendorong Pemda untuk membentuk Forum CSR sebagai wadah koordinasi dan pengawasan,” ujar Abdul Basit, ketua GEMPAR.
Basit juga menyoroti PT. GMK yang menurutnya belum menunjukkan komitmen terhadap masyarakat Poros Nagari Air Bangis. “Kami ingin perusahaan-perusahaan di Pasaman Barat berkontribusi secara adil dan tidak diskriminatif terhadap masyarakat sekitar,” tambahnya.
GEMPAR turut menyoroti kondisi infrastruktur jalan di beberapa kecamatan seperti Gunung Tuleh, Lembah Melintang, dan Koto Balingka. Menurut mereka, kerusakan jalan telah menghambat aktivitas ekonomi dan membahayakan pengguna jalan. “Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi soal keselamatan dan hak dasar masyarakat,” tegas Basit.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Pasaman Barat, Yulianto, menyatakan dukungan terhadap aspirasi yang disampaikan GEMPAR di ruang kerja Bupati. Ia menyebutkan bahwa Pemda akan segera mengagendakan audiensi dengan perusahaan-perusahaan terkait untuk membahas pembentukan Forum CSR.
“Kami sangat mengapresiasi inisiatif dari Gerakan Muda Pasbar. Forum CSR akan kami aktifkan kembali agar pelaksanaan TJSL berjalan sesuai regulasi. Pemerintah akan bertindak sebagai fasilitator dan pengawas antara perusahaan dan masyarakat,” ujar Yulianto.
Terkait perbaikan jalan, Yulianto menyebutkan bahwa pihaknya telah mengusulkan sejumlah proyek infrastruktur dalam APBD perubahan dan akan memprioritaskan ruas-ruas yang paling terdampak. “Kami sedang menunggu proses anggaran dan akan segera menindaklanjuti laporan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, beberapa warga yang ditemui di Kecamatan Gunung Tuleh dan Lembah Melintang menyambut baik desakan GEMPAR. Mereka berharap pemerintah dan perusahaan dapat bekerja sama untuk memperbaiki kondisi jalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
GEMPAR berencana menggelar audiensi terbuka dan aksi damai jika tuntutan tersebut tidak segera ditindaklanjuti. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal isu ini secara kolektif dan konstruktif.
(@cinlee)
