SUMENEP||mitrapolisi – Isu dugaan pungutan liar (pungli) pada penyelenggaraan Madura Culture Festival (MCF) 2025 kian menguat. Nama Sugeng, panitia sekaligus mantan Tenaga Ahli (TA) Bupati Sumenep, kini menjadi sorotan tajam. Pasalnya, pernyataannya soal minimnya dukungan sponsor justru berbalik arah, membuka dugaan praktik manipulasi dana.
Terbaru, Direktur RSUD dr. H. Moh. Anwar (RSUDMA) Sumenep, dr. Hj. Erliyati, M.Kes, dengan nada kecewa mengaku heran ketika disebut hanya menyumbang Rp500 ribu untuk MCF. Padahal, RSUDMA adalah salah satu OPD pengampu kegiatan tersebut.
“Tidak apa-apa meski disebut tidak menyumbang ke acara itu. Tapi perlu teman-teman tahu, kami adalah salah satu OPD pengampu kegiatan itu,” ujar Dokter Erly, Rabu (17/09/2025).
Namun, berbeda dengan klaim Sugeng yang menyebut RSUDMA hanya berkontribusi Rp500 ribu. “Sponsor pun kecil, RSUD hanya Rp500 ribu, SKK Rp2,5 juta, Kangean Energi Rp5 juta,” dalih Sugeng, sembari menegaskan pungutan yang dilakukan panitia bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan menutup biaya operasional.
Pernyataan Sugeng itu justru membuat publik semakin curiga. Dari informasi yang dihimpun tim media, RSUDMA kabarnya menyumbang hingga Rp20 juta. Artinya, ada dugaan panitia “mengemplang” dana sponsor sebesar Rp19,5 juta.
Kecurigaan publik makin bertambah setelah muncul informasi bahwa paguyuban pengusaha rokok yang diminta menyetor Rp3 juta per orang (dari sekitar 73 pengusaha) dikabarkan telah mengumpulkan Rp40 juta. Bahkan, paguyuban siap menyumbang hingga Rp50 juta. Namun, dana Rp10 juta disebut-sebut belum jelas keberadaannya.
Menanggapi carut-marut ini, aktivis Sumenep, Ahmad Amin Rifa’i, angkat bicara. Ia menilai dugaan pungli MCF 2025 adalah bukti buruknya tata kelola event yang dikendalikan Sugeng.
“Ini bukan lagi soal miskomunikasi, tapi sudah menyangkut integritas panitia. Sugeng harus bertanggung jawab, karena selain menjadi pengendali Kalender Event, ia juga menjabat sebagai komisioner Baznas. Posisi strategis ganda ini rawan disalahgunakan,” tegas Amin.
Amin menambahkan, publik berhak tahu kemana aliran dana sponsor yang seharusnya mendukung pariwisata daerah.
“Kalau benar RSUDMA menyumbang Rp20 juta, tapi di mulut panitia hanya diakui Rp500 ribu, maka ada manipulasi terang-benderang. Apalagi kalau dana dari pengusaha rokok juga tidak jelas. Ini sudah mencoreng nama baik Pemkab Sumenep,” kritiknya.
Ia mendesak aparat penegak hukum turun tangan mengaudit penggunaan dana MCF 2025 secara transparan.
“Jangan sampai budaya Madura hanya dijadikan tameng untuk memalak sponsor. Kalau tidak ada kejelasan, MCF bisa kehilangan marwah dan kepercayaan publik,” pungkasnya.
Penulis: Redaksi
