Sumenep, mitrapolisi.id – Gelombang kemarahan publik terhadap Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Sumenep semakin memuncak. Setelah sebelumnya event Road Race menuai kritik keras karena dinilai mengabaikan keselamatan dan nilai keagamaan hingga berujung pembubaran, kini Festival Musik Tong-Tong kembali menjadi bukti nyata kegagalan kepemimpinan Kepala Disbudporapar, Mohammad Iksan, Kamis (23/10/2025).
Dalam video yang viral di media sosial, festival tersebut berlangsung hingga dini hari dan disebut tetap menyalakan musik keras saat azan Subuh berkumandang. Kejadian ini tidak hanya mengejutkan publik, tetapi juga menimbulkan kegaduhan dan kemarahan warga yang merasa nilai ibadah dan kearifan lokal telah dilecehkan.
Komentar pedas dari warganet membanjiri media sosial, mayoritas menyoroti buruknya manajemen Disbudporapar dan menyebut Kepala Dinas sebagai sosok yang paling bertanggung jawab atas rusaknya marwah budaya dan religius masyarakat Sumenep.
“Sudah dua kali event di bawah Pak Iksan berakhir ricuh dan dibubarkan. Road race kemarin dianggap membahayakan warga, sekarang festival musik malah mengganggu waktu salat Subuh. Bupati harus turun tangan, jangan sampai nama Sumenep tambah tercoreng,” ujar salah satu warga kepada media ini.
Netizen bahkan meminta langkah tegas dari Bupati Sumenep karena menilai kesalahan ini bukan insiden teknis, melainkan bentuk kelalaian struktural akibat lemahnya kendali dan arah kebijakan Kadisbudporapar.
“Ini bukan salah panitia lapangan. Ini salah kebijakan. Kadisnya tidak mampu mengatur event sesuai kultur daerah. Kalau tidak bisa menghormati waktu ibadah, lebih baik mundur,” tulis akun @Lintang_Sumenep.
Kemarahan publik semakin besar lantaran event ini menggunakan anggaran daerah, namun dinilai gagal memberikan manfaat nyata dan justru menimbulkan keresahan.
Desakan pencopotan Mohammad Iksan dari kursi Kepala Disbudporapar kini menguat di kalangan tokoh masyarakat dan aktivis muda. Mereka menilai, Sumenep sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, tidak boleh dipimpin oleh pejabat yang gagal menjaga marwah tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Disbudporapar Mohammad Iksan belum memberikan klarifikasi atas insiden yang memicu kemarahan publik tersebut. (Amn)
