Di Duga Ada Aliran Anggaran Ke Kantong Pejabat Desa.
SIDOARJO. Mitrapolisi.com –Pembangunan Tangkis Penahan Tanah (TPT) Di Desa Kebonagung, Kecamatan Porong, yang di danai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025 menuai pertanyaan dari masyarakat sekitar. Kami Selaku Tim Kontrol Sosial Mengharap ke Pejabat Desa Lebih transparansi. Karena proyek tersebut Di Danai Dari Uang Negara.
Tim pelaksana Kegiatan (TPK) Ada dugaan markup Anggaran.Terlihat tidak Sesuai realisasi di lapangan. kamis(20/03/2025)
Tim investigasi bersama salah satu media online turun langsung ke lokasi pembangunan untuk mengevaluasi volume dan kebutuhan material. Berdasarkan papan prasasti proyek, pembangunan TPT memiliki dimensi Panjang 210 meter, Lebar 0,40 meter, dan Tinggi 0,50 meter, sehingga total volume kurang lebih 42 meter kubik (m³).
Dari hasil evaluasi, dari harga umum persatu meter kubik diperkirakan sekitar Rp 870.000, sehingga total kebutuhan dana untuk material dan upah kerja kurang lebih Rp 36.500.000, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 12,5%. Selain itu, terdapat tambahan biaya untuk Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan LPMD Rp 1.600.000, Papan proyek/prasasti Rp 700.000, serta keuntungan yang diperkirakan Rp 10.000.000. Dengan total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 49.000.000.Kurang lebih
Namun, hingga saat ini, Kepala Desa Kebonagung, Agus, belum memberikan tanggapan terkait besaran anggaran yang digunakan dalam proyek Tangkis Penahan Tanah (TPT), meskipun telah dikonfirmasi melalui WhatsApp oleh tim investigasi.
Pentingnya fungsi kontrol sosial dalam proyek pembangunan yang didanai oleh negara. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.Pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Selain itu, dalam Nomor 2 Tahun 2015 bagian dua, paragraf 1, pasal 62 ayat 1, disebutkan bahwa perencanaan desa harus mencerminkan transparansi dan akuntabilitas demi mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).
Kecurigaan terhadap proyek ini, yang seharusnya memberikan manfaat bagi petani,Tetapi justru diduga menjadi ajang penyimpangan anggaran. Tim investigasi berencana untuk melakukan pendalaman lebih lanjut guna memastikan transparansi dan akuntabilitas proyek ini.
(Red/Tim)
