Pasaman Barat Berhasil Turunkan 5,8 Persen Stunting Dalam Setahun
Pasbar, Mitrapolisi.com,-
Penanganan stunting di Pasaman Barat (Pasbar) selama setahun terakhir membuahkan hasil positif. Pasalnya Pasaman Barat berhasil turunkan 5,8 persen Stunting. Berdasarkan Publikasi Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2024, angka prevalensi Pasaman Barat berada pada angka 29,7 persen data tahun 2023.
”Hal ini tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak dalam mencapai indikator program yang menjadi tanggung jawab berbagai perangkat daerah, dan juga kolaborasi pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari,” ucap Wakil Bupati Pasbar Risnawanto selaku ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dalam rapat persiapan
penilaian kinerja Stunting di Aula Bappelitbangda, Rabu (15/5).
Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh
stakeholder yang berperan dalam penurunan stunting di Kabupaten Pasaman Barat.
“Namun, tentu kita tidak boleh cepat berpuas diri, karena angka 29,7 persen masih jauh dari target 14 persen pada tahun 2024 ini,” tegasnya.
Wabup Risnawanto menjelaskan bahwa dari 5.397 balita stunting di tahun 2022, sebanyak 1.839 balita (34,18 persen) tidak lagi stunting pada tahun 2023, hanya 1.299 balita (24,17 persen) yang masih stunting.
“Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah terhadap 1.090 balita (20,20 persen) stunting tahun 2022 yang telah lewat usia balita,” katanya.
Lanjut Ia mengatakan, bahwa Bappelitbangda telah menyandingkan data anak stunting e-PPGBM dan ibu hamil e-Kohort Dinas Kesehatan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kepmenko PMK. Sebanyak 1.006 (18,70 persen) balita stunting dan 782 (32,37 persen) ibu hamil berada pada data P3KE.
Wabup Risnawanto melanjutkan, terdapat 67 jorong lokus prioritas utama untuk tahun 2025 yang angka prevalensi stunting dan persentase kemiskinan yang tinggi. Sehingga perlu menjadi perhatian utama.
Tahun 2023, pemerintah daerah telah mengalokasikan sebesar Rp 72,43 Miliar (19,02 persen dari belanja
langsung) dengan realisasi mencapai 85,12 persen. Untuk tahun 2024, telah dialokasikan sebesar Rp 71,11
Miliar, dan tahun 2025 dalam ranwal RKPD telah dialokasi sebesar 69,61 Miliar, tersebar pada 16 OPD dan 11 kecamatan.
Ia menegaskan bahwa pekerjaan penurunan stunting ada dua aspek utama yang perlu menjadi perhatian, yaitu mengkonvergensikan seluruh program kegiatan serta mengubah perilaku masyarakat. Untuk poin yang perlu menjadi perhatian yaitu pertama isu percepatan penurunan stunting merupakan isu lintas sektor yang memerlukan kerja kolaboratif cerdas dalam menyelesaikannya.
Kemudian, setiap pihak pemerintah, akademisi, media, masyarakat dan badan usaha, harus mengambil peran
terhadap target pencapaian isu nasional. Selain itu, penajaman keteririsan isu, merupakan sesuatu yang harus dilakukan, sehingga mampu menyelesaikan berbagai isu permasalahan dengan program
kegiatan yang terbatas.
“Keterpaduan dan keterbukaan data, merupakan suatu keharusan untuk secara bersama-sama menyasar sasaran prioritas secara konvergen. Terhadap pelaku usaha baik PKS maupun perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat harus secara bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk mengarahkan sebagian dana kewajibannya (CSR) kepada sasaran yang paling super prioritas untuk mendapatkannya,” jelasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Bappelitbangda Ikhwanri mengatakan Kabupaten Pasaman Barat merupakan peringkat ke tiga dalam penilaian penurunan stunting se-Sumbar. Angka stunting dari 35,5 persen turun menjadi 29,7 persen.
“Peluang kita untuk meraih peringkat pertama itu cukup besar. Karena kita meraih peringkat tiga karena angka stunting kita cukup tinggi yakni 35,5 persen. Kita berharap ke depan kolaborasi kita dengan OPD yang sudah ditetapkan untuk menangani stunting ini semakin kuat. Sehingga angka stunting kita bisa terus turun,” harapnya.
(@cinlee)
