MITRAPOLISI.COM, PANDEGLANG – Di tengah langkanya pasokan isi ulang tabung LPG bersubsidi ukuran 3 Kilogram paska Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijiyah, saat ini telah banyak dikeluhkan oleh masyarakat Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Karena paska kelangkaan pasokan isi ulang gas tersebut, sekalipun saat ini ada sedik pasokan, harganya tidak main-main. Jauh melambung di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Menurut salah satu warga di Kecamatan Sukaresmi yang enggan disebutkan identitasnya, saat diwawancarai mengungkapkan, bahwa dirinya kemarin telah melakukan isi ulang Tabung LPG di salah satu warung pengecer terdekat dengan harga isi ulang yang sangat mahal, yakni mencapai Rp. 28.000,-.
“Saya kemarin telah melakukan isi ulang Tabung LPG di salah satu warung pengecer terdekat dengan harga isi ulang yang sangat mahal, yakni mencapai Rp. 28.000,-.” Jelasnya pada Hari Kamis (4/5/2023).
Menanggapi hal tersebut Tb. Aujani juga selaku Ketua Komunitas Aktifis Tandu Reformasi Keadilan Indonesia (TURKI) sangat mengeluhkan atas kelangkaan dan melonjaknya harga isi ulang tabung LPG bersubsidi. Pihaknya mempertanyakan kinerja Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (HISWANA MIGAS) Wilayah Provinsi Banten dalam melakukan tugas sosialisasi pengendalian harga terhadap semua para Agen dan Pangkalan Tabung LPG bersubsidi.
“Kami sangat mengeluhkan atas kelangkaan dan melonjaknya harga isi ulang tabung LPG bersubsidi. Kami mempertanyakan kinerja HISWANA MIGAS Wilayah Provinsi Banten dalam melakukan tugas sosialisasi pengendalian harga terhadap semua anggotanya yang terdiri dari para Agen dan Pangkalan Tabung LPG bersubsidi. Jangan sampai ada dugaan praktik kartelisasi, monopoli, ataupun oligopoli yang menyebabkan Homo Homini Lupus Est atau Manusia Menjadi Serigala Bagi Sesamanya. Semoga Allah menanamkan rasa kasih sayang di hati seluruh hamba-hambanya.” Tegas seorang Aktifis Muda yang sangat bijaksana.
Untuk sementara hingga berita ini dimuat, Kepala DISKOPERINDAGUMKM Kabupaten Pandeglang, Ketua DPW HISWANA MIGAS Provinsi Banten, dan Kepala DISTAMBEN Provinsi Banten belum dapat dikonfirmasi untuk dimintai keterangan serta taggapannya.
(Somantri).
