MITRAPOLISI.COM, PANDEGLANG – Banyaknya permasalahan dalam realisasi anggaran program di Wilayah Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, kini Para Aktifis mendesak Aparat Penegak Hukum agar segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua kegiatan atau program yang ada di Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang.
Menurut Tb. Aujani selaku Ketua Komunitas Aktifis Tandu Reformasi Keadilan Indonesia (TURKI) saat diwawancarai mengungkapkan, bahwa terkait Program bantuan Budidaya Ikan ataupun bantuan mesin kapal yang diterima oleh POKDAKAN ataupun KUB Tahun Anggaran 2023 harus segera diaudit, karena diduga kuat telah merugikan kelompok masyarakat penerima program lantaran tidak sesuai nilai yang diterimanya.
“Terkait Program bantuan Budidaya Ikan ataupun bantuan mesin kapal yang diterima oleh POKDAKAN ataupun KUB harus segera diaudit, karena diduga kuat telah merugikan kelompok masyarakat penerima program lantaran tidak sesuai nilai yang diterimanya. Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Pandeglang, BPK Provinsi Banten, serta KPK Republik Indonesia tidak boleh diam saja.” Tegasnya pada Hari Kamis (17/8/2023).
Kemudian Tb. Aujani juga mendesak Aparat Penegak Hukum agar segera melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap semua permasalahan dalam realisasi Program di Wilayah Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang, karena diduga telah merugikan keuangan Negara.
“Aparat Penegak Hukum, khususnya Kejaksaan dan Kepolisian harus segera melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap semua permasalahan dalam realisasi Program di Wilayah Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang, karena selain diduga telah merugikan para masyarakat penerima program, hal itu juga diduga kuat telah merugikan keuangan Negara.” Tegasnya.
Untuk sementara hingga berita ini dimuat, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang belum dapat memberikan tanggapan apapun terkait dugaan permasalahan yang terjadi saat ini.
(Somantri)