Sumenep||mitrapolisi – Aroma konflik internal mewarnai persiapan Body Contest Sumenep Bupati Cup 2025. Ahmad Amin Rifa’ie, penggagas sekaligus inisiator pertama event tersebut, mengaku dikudeta secara halus oleh pihak Persatuan Binaraga dan Fitnes Indonesia (PBFI) Sumenep bersama Event Organizer (EO) Sugeng. Ia menilai event yang lahir dari ide dan perjuangannya kini diambil alih tanpa konfirmasi dan tanpa penghormatan terhadap hak moral maupun kontribusi awal dirinya, Jumat (24/10/2025).
Menurut pengakuan Ahmad Amin Rifa’ie, pada penyelenggaraan tahun sebelumnya, PBFI bahkan menolak keras keberadaan event ini dan diduga berupaya menggagalkannya. Namun setelah event tersebut sukses dan menarik perhatian publik serta sponsor, giliran PBFI mengambil alih penuh penyelenggaraan tahun ini tanpa melibatkan dirinya sebagai pemilik ide sekaligus perintis.
“Saya merasa dikudeta. Event ini lahir dari gagasan pribadi saya. Tapi begitu sukses, langsung diambil alih oleh PBFI dan EO Sugeng tanpa konfirmasi, tanpa etika, dan tanpa penghormatan sama sekali,” ungkap Ahmad Amin Rifa’ie, dengan nada kecewa.
Ia juga menyebut, konflik bermula ketika dirinya mempertanyakan transparansi dana proposal dan CSR yang masuk ke pihak EO Sugeng pada pelaksanaan sebelumnya.
“Saya waktu itu hanya tanya secara baik-baik berapa uang proposal dan CSR yang masuk. Tapi sejak saat itu, saya mulai disingkirkan. Bisa jadi ada sakit hati dari pihak EO,” tambahnya.
Ahmad Amin menegaskan, inisiatif awal Body Contest bukan berasal dari PBFI maupun EO manapun, melainkan murni dari dirinya sebagai bentuk dorongan untuk membangkitkan dunia fitnes dan binaraga di Sumenep. Ia menyayangkan sikap organisasi olahraga (cabor) yang menurutnya bersikap seperti “penonton yang kemudian menjadi pelaksana utama.”
“Dulu mereka menolak dan bahkan berupaya menggagalkan. Tapi ketika event ini membuktikan kesuksesan dan menarik sponsor, justru mereka mengambil alih secara sepihak. Ini bukan sekadar persoalan event, ini soal etika dan moralitas organisasi olahraga,” tegasnya.
Ahmad Amin meminta Bupati Sumenep dan Disbudporapar sebagai pemberi izin memastikan bahwa pelaksanaan event daerah tidak berubah menjadi ajang rebutan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
“Jangan sampai event positif seperti ini justru menjadi ajang monopoli. Pemerintah harus hadir memastikan keadilan dan menghormati inisiator yang telah berjuang sejak awal,” tutupnya.
Penulis: Redaksi
