Pasaman Barat, Sumatera Barat||
Mitrapolisi.com, 08 oktober 2025 — Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat secara resmi menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD. Dalam pidato yang disampaikan langsung oleh Bupati Pasaman Barat, Bupati menegaskan arah kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berkualitas, pengurangan angka kemiskinan, dan peningkatan layanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, dan pertanian.
Berdasarkan dokumen KUA-PPAS, pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp1,101 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp1,159 triliun, sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp58 miliar. Defisit ini direncanakan akan ditutup melalui pembiayaan netto yang telah disiapkan.
Dalam pidatonya, Bupati menekankan bahwa penyusunan anggaran tahun 2026 mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan daerah seperti RPJMN, RPJMD, dan RKPD. “Kebijakan ini disusun dengan memperhatikan arah pembangunan nasional dan hasil evaluasi pelaksanaan APBD tahun-tahun sebelumnya,” ujar Bupati.
Dalam dokumen KUA-PPAS juga merinci program prioritas pembangunan, antara lain:
– Bidang Kesehatan: peningkatan pelayanan dasar dan rujukan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta peningkatan layanan di daerah terpencil dan rawan bencana.
– Bidang Pendidikan: peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesejahteraan guru, serta pendidikan di wilayah perbatasan dan bermasalah.
– Bidang Pertanian: peningkatan produktivitas, ketahanan pangan, dan pengelolaan sumber daya pertanian.
Selain itu, Pemkab Pasaman Barat juga menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif, peningkatan daya saing SDM, serta kualitas lingkungan hidup.
Wakil Bupati Pasaman Barat, M.Ihpan, juga menanggapi evaluasi DPRD terhadap RAPBD 2024. Ia menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk terus menyempurnakan perencanaan anggaran dan menindaklanjuti masukan DPRD, termasuk alokasi untuk kegiatan keagamaan dan pembangunan infrastruktur strategis seperti Masjid Syekh Abdul Wahid.
Sementara itu, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022, Bupati menyampaikan apresiasi atas kerja sama DPRD dan menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat.
(@cinlee)
